LPKPI Sumsel Laporkan Dugaan Korupsi Proyek di Dinas PPPA Muara Enim ke Kejati Sumsel: Soroti Kejanggalan Sumber Dana

 

Lembaga Pemberantas Korupsi dan Penyelamat Indonesia (LPKPI) Sumatera Selatan secara resmi telah mengambil langkah tegas melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada salah satu proyek di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Muara Enim. Laporan ini telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) pada Selasa, 4 November 2025.

Ketua LPKPI Sumsel, Yudha Loobay, menyatakan bahwa laporan tersebut fokus pada proyek "Pekerjaan Sarana dan Prasarana Penunjang" yang memiliki nilai fantastis, mencapai Rp 2.320.000.000,- (dua miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Kejanggalan Sumber Dana Proyek Jadi Sorotan Utama

Dugaan penyimpangan ini pertama kali muncul karena adanya kejanggalan pada informasi sumber dana proyek yang tertera di papan proyek. Menurut hasil penelusuran LPKPI Sumsel, papan proyek tersebut hanya mencantumkan sumber dana dari “Dana Gedung Kantor”.

Yudha Loobay menegaskan bahwa penulisan sumber dana yang tidak jelas ini sangat mencurigakan dan berpotensi menjadi celah bagi penyimpangan anggaran. "Biasanya proyek pemerintah dicantumkan dengan jelas sumber dananya, apakah dari APBD, DAK, atau APBN. Namun dalam proyek ini tertulis sumber dana Gedung Kantor, yang sangat janggal dan berpotensi ada penyimpangan,” ujarnya.

Indikasi Pelaksanaan Proyek Tidak Sesuai Anggaran

Selain masalah sumber dana, LPKPI Sumsel juga menemukan indikasi bahwa kualitas dan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan tidak sebanding dengan pagu anggaran yang besar tersebut. Kondisi fisik proyek dinilai tidak sesuai dengan nilai anggaran Rp 2,32 Miliar yang tertera.

Laporan resmi yang telah diserahkan ke Kejati Sumsel ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti. LPKPI Sumsel mendesak agar Kejaksaan Tinggi segera melakukan penyelidikan dan audit menyeluruh terhadap proyek di Dinas PPPA Muara Enim tersebut.

"Kami berharap Kejati Sumsel segera memproses laporan ini dan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak Dinas PPPA Muara Enim, rekanan pelaksana, serta pihak-pihak terkait lainnya,” tambah pernyataan dari LPKPI Sumsel.

Komitmen LPKPI Sumsel untuk terus mengawasi penggunaan anggaran daerah menjadi fokus utama, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Sumatera Selatan. Kasus Dugaan Korupsi Dinas PPPA Muara Enim ini kini berada di tangan Kejati Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut.

Sumber : tribuntripikor

* Jangan Lupa Nonton Live Streaming Sepakbola Dan Lainnya Terupdate Hanya Di www.lvoplayer.com