HEBOH! Sengketa Tanah 16,4 Hektare Jusuf Kalla (JK) di Makassar: Nusron Wahid Ungkap Ada Gugatan Mulyono dan HGB Hadji Kalla

Konflik agraria kembali mencuat ke permukaan. Kali ini melibatkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) atas lahan seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemarahan JK atas dugaan upaya perampokan dan permainan mafia tanah memicu perhatian publik, dan kini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, angkat bicara memberikan klarifikasi terkait duduk perkara sengketa tersebut.

Kronologi Amarah Jusuf Kalla dan Klaim Mafia Tanah

Sengketa tanah yang menjadi sorotan ini berlokasi di Jalan Metro Tanjung, Kecamatan Tamalate, Makassar. Jusuf Kalla, yang mengklaim kepemilikan sah atas lahan tersebut, meluapkan kemarahannya saat meninjau langsung lokasi. JK menuding adanya upaya perampokan dan permainan licik dari pihak-pihak yang ia sebut sebagai mafia tanah yang mencoba mengambil alih aset miliknya.

Objek sengketa ini awalnya diketahui merupakan konflik antara PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) dengan pihak tertentu. Namun, proses yang berjalan menimbulkan tanda tanya besar, terutama setelah terjadi aksi eksekusi oleh pengadilan.

Titik Terang dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Menteri Nusron Wahid menjelaskan bahwa salah satu masalah utama dalam sengketa ini adalah proses eksekusi yang dilakukan secara mendadak oleh pengadilan tanpa melalui prosedur yang seharusnya.

"Tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses konstatering," ujar Nusron.

Konstatering adalah proses penentuan batas atau pemeriksaan lokasi sebelum eksekusi dilakukan, sebuah langkah krusial untuk memastikan objek yang dieksekusi sudah tepat dan tidak bermasalah. Karena eksekusi dilakukan tanpa langkah tersebut, Kementerian ATR/BPN pun mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Kota Makassar untuk mempertanyakan proses yang terburu-buru ini.

Dua Masalah Krusial di Balik Eksekusi Tanah JK

Menurut Nusron Wahid, eksekusi lahan 16,4 hektare tersebut dinilai tidak tepat karena masih terdapat dua masalah hukum yang belum terselesaikan di atas tanah sengketa, melibatkan tiga pihak krusial:

 

* Gugatan PTUN dari Mulyono: Masih ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diajukan oleh saudara Mulyono. Keberadaan gugatan ini menunjukkan bahwa status hukum tanah tersebut masih dalam proses persengketaan.

 

* Sertifikat HGB atas Nama PT Hadji Kalla: Di atas lahan yang dieksekusi, terdapat sertifikat tanah Hak Guna Bangunan (HGB) yang sah atas nama PT Hadji Kalla, salah satu entitas yang terafiliasi dengan keluarga JK.

Nusron menegaskan keheranannya, "Jadi ada tiga pihak ini, kok tiba-tiba langsung dieksekusi?" Poin ini menjadi kunci mengapa Kementerian ATR/BPN mempertanyakan validitas dan dasar hukum dari eksekusi yang telah dilakukan.

Kesimpulan: 

Menanti Kepastian Hukum

Klarifikasi dari Menteri Nusron Wahid ini memberikan gambaran yang lebih jelas bahwa sengketa tanah yang memicu kemarahan Jusuf Kalla adalah kasus yang kompleks. Ini bukan sekadar konflik kepemilikan, tetapi juga melibatkan proses hukum yang dipertanyakan dan tumpang tindihnya status tanah dengan gugatan pihak lain (Mulyono) serta kepemilikan sertifikat (HGB PT Hadji Kalla).

Kementerian ATR/BPN kini berupaya mencari kejelasan hukum dan memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, terutama menghindari praktik-praktik mafia tanah yang dikeluhkan oleh JK. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi penegakan hukum agraria di Indonesia.

* Jangan Lupa Nonton Live Streaming Sepakbola Dan Lainnya Terupdate Hanya Di www.lvoplayer.com