Luhut Desak INA Disuntik Dana 'Nganggur' APBN, Menkeu Purbaya Beri Jawaban Menohok: Ini Alasannya!

Luhut Desak INA Disuntik Dana 'Nganggur' APBN, Menkeu Purbaya Beri Jawaban Menohok: Ini Alasannya!

Usulan mengejutkan datang dari salah satu tokoh senior, Luhut Binsar Pandjaitan, yang meminta agar Indonesia Investment Authority (INA) atau sovereign wealth fund (SWF) Indonesia disuntik dana tambahan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini dianggap 'menganggur'.

Usulan ini disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan setelah melihat penempatan dana oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke lima bank milik negara senilai Rp 200 triliun per September 2025. Menurut Luhut, dana serupa juga akan sangat bermanfaat bila dialokasikan ke INA untuk memaksimalkan leverage dan potensi investasi negara.

"Itu mungkin masukan yang bagus. Tapi saya akan lihat. INA juga ini masih banyak uang nganggur juga. INA juga sepertinya banyak uang yang belum dioptimalkan juga," ujar Luhut, menyentil bahwa INA sendiri masih memiliki banyak dana yang belum terkelola secara optimal.

Respon Menohok Menkeu Purbaya

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jawaban yang cukup menohok sekaligus hati-hati. Purbaya menyatakan kekhawatiran bahwa penambahan dana dari APBN justru akan menambah jumlah dana menganggur di INA jika skema pengelolaannya tidak maksimal.

"Kalau saya kasih begitu, kan makin banyak yang nganggur. Kalau dia cuma memainkan untuk ditaruh di obligasi atau diposito saja, ya buat apa?," tegas Purbaya.

Pernyataan Menkeu Purbaya ini mengindikasikan bahwa alokasi dana pemerintah harus dipastikan dapat memberikan imbal hasil yang lebih baik dan bukan sekadar disimpan dalam instrumen pasif seperti obligasi atau deposito, yang justru dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah melalui instrumen kas negara lainnya.

Selain itu, Purbaya juga menegaskan bahwa hingga saat ini, usulan penempatan dana menganggur pemerintah ke INA belum pernah disampaikan secara langsung oleh manajemen INA kepada dirinya.

"Tapi nanti saya lihat. Mereka belum minta itu, dan Saya soalnya baru rapat 2 minggu yang lalu dengan mereka," tambahnya, menandakan bahwa belum ada rencana untuk merealisasikan usulan tersebut dalam waktu dekat tanpa adanya pengajuan resmi dan rencana pengelolaan yang jelas dari pihak INA.

Polemik ini menyoroti pentingnya efisiensi dan optimalisasi pengelolaan dana investasi negara, baik yang berada di tangan kementerian maupun lembaga seperti INA, untuk menghindari adanya dana yang tidak produktif dan memastikan setiap rupiah APBN bekerja maksimal bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Sumber:

 * https://www.cnbcindonesia.com/news/20251016194001-4-676598/luhut-minta-ina-disuntik-dana-nganggur-apbn-purbaya-jawab-begini (CNBC Indonesia)

Berbagi :