⚔️ Kontroversi Soeharto Pahlawan Nasional: Media Asing Soroti 'Eks Diktator' dan Luka HAM
Tanggal: 10 November 2025 | Sumber: Detikcom dan Analisis Media Asing
Penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, **Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto**, sebagai salah satu Pahlawan Nasional 2025 pada 10 November, sontak menjadi berita utama tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kancah internasional. Sejumlah media asing terkemuka menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto ini, dengan fokus utama pada **warisan kontroversial** Soeharto sebagai penguasa Orde Baru.
Sorotan media internasional secara umum menyeimbangkan antara jasa pembangunan ekonomi yang diakui dengan catatan kelam mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan tuduhan korupsi.
Warisan Kontroversial: 'Eks Diktator' dalam Judul Dunia
Media asing cenderung menggunakan diksi yang menekankan sisi otoriter kepemimpinan Soeharto, yang memerintah selama 32 tahun. Berikut rangkuman sorotan dari beberapa media internasional:
- BBC (British Broadcasting Corporation): Menyoroti bahwa "Indonesia telah menobatkan mantan presiden Suharto sebagai pahlawan nasional, meskipun warisan kontroversialnya sebagai **diktator** telah memicu protes keras terhadap langkah tersebut."
- Reuters: Mengangkat pertanyaan, **"Siapakah Soeharto, 'pahlawan nasional' terbaru Indonesia?"** Laporan Reuters mengulas peranannya dalam pertumbuhan ekonomi, serta catatan **pelanggaran HAM** di masa Orde Baru.
- AFP (Agence France-Presse): Menuliskan bahwa gelar diberikan **"meskipun ada keberatan dari para aktivis dan akademisi atas catatan hak asasi manusia mendiang diktator militer tersebut."** AFP juga menyinggung kaitan Prabowo Subianto dengan upacara penganugerahan.
- The Straits Times: Media regional ini turut mengulas bagaimana keputusan ini menuai **reaksi keras dari pegiat HAM** dan keluarga korban pelanggaran di Indonesia.
Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto menjadi sorotan media internasional karena catatan sejarahnya yang dinilai kontroversial.
Dukungan Pemerintah: Jasa Pembangunan Tidak Terbantahkan
Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Kebudayaan dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, menegaskan bahwa pemberian gelar ini telah melalui proses kajian yang menyeluruh.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa keputusan diambil berdasarkan pertimbangan **"kontribusi, latar belakang, dan kisah hidup"** Soeharto. Jasa-jasa utama yang diakui dan menjadi dasar penganugerahan antara lain:
- **Perjuangan Bersenjata:** Peran penting Soeharto sejak masa kemerdekaan, termasuk pelucutan senjata pasukan Jepang di Yogyakarta.
- **Stabilitas dan Pembangunan:** Kepemimpinannya yang membawa stabilitas politik dan memajukan pembangunan ekonomi Indonesia selama Orde Baru.
Meskipun menyadari adanya pro dan kontra, pihak pemerintah dan ahli waris menyatakan bahwa jasa-jasa besarnya tidak bisa ditutupi oleh emosi politik atau kritik.
Kesimpulan: Revisi Sejarah vs. Rekonsiliasi Bangsa
Sorotan media asing terhadap gelar Pahlawan Nasional Soeharto mencerminkan dilema sejarah yang dihadapi Indonesia: bagaimana menghormati jasa seorang tokoh dalam pembangunan bangsa tanpa melupakan pelanggaran HAM yang terjadi di bawah kekuasaannya.
Sebagian pengamat internasional melihat keputusan ini sebagai upaya **merevisi sejarah** (*revisionism*) di era pemerintahan baru, sementara pihak pendukung menganggapnya sebagai langkah **rekonsiliasi bangsa** untuk mengakui semua sisi sejarah.
Posting Komentar untuk " "