Skandal Solar Murah: Rakyat Tersakiti, DPR Desak Kejagung Periksa Boy Thohir, Franky Widjaja, dan Djony Bunarto

DPR RI mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menindaklanjuti dan memeriksa nama-nama besar terkait skandal solar murah, termasuk Boy Thohir, Franky Widjaja, dan Djony Bunarto, karena merugikan rakyat dan negara.

Pendahuluan

Isu mengenai skandal solar murah kembali memanas di panggung politik nasional. Kasus yang diduga merugikan keuangan negara dan menyakiti hati rakyat ini telah menarik perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Desakan keras pun dilayangkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk beberapa nama pengusaha besar di Indonesia.

Desakan Keras dari Senayan

Anggota Komisi III DPR RI menyuarakan kekecewaan mendalam atas lambatnya penanganan kasus yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kuota solar bersubsidi ini. Skandal ini diklaim tidak hanya sebatas persoalan bisnis semata, namun telah menyentuh aspek keadilan sosial, mengingat subsidi solar seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Desakan DPR secara spesifik meminta Kejagung untuk segera memanggil dan memeriksa:

 * Boy Thohir (sebagai salah satu pihak yang terkait)

 * Franky Widjaja (dari kelompok usaha Sinar Mas yang diduga terkait)

 * Djony Bunarto (sebagai salah satu direksi atau pihak yang bertanggung jawab)

Pemeriksaan ini dinilai krusial untuk membongkar tuntas akar masalah dan jaringan yang bermain dalam skandal yang berpotensi menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah.

Mengapa Skandal Solar Murah 'Menyakiti Hati Rakyat'?

Isu solar murah atau penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan isu sensitif. Subsidi BBM dialokasikan oleh negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang notabene bersumber dari pajak rakyat. Tujuannya jelas: membantu golongan masyarakat kurang mampu dan sektor usaha mikro.

Ketika solar bersubsidi ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, terutama korporasi besar, dampaknya adalah:

 * Penyimpangan Alokasi: Solar yang seharusnya dinikmati rakyat kecil (nelayan, petani, angkutan umum) justru mengalir ke sektor industri atau bisnis yang seharusnya membeli BBM non-subsidi dengan harga pasar.

 * Kerugian Negara: Pemerintah harus menanggung beban subsidi yang tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya membebani APBN. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau sektor kesehatan justru "terbang" akibat penyelewengan ini.

 * Ketidakadilan Sosial: Praktik ini menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam di masyarakat, di mana pihak berduit justru menikmati keuntungan dari hak rakyat miskin.

Pentingnya Transparansi dan Penegakan Hukum

DPR berharap Kejagung dapat bertindak tegas, independen, dan transparan dalam mengusut tuntas skandal ini. Pemanggilan nama-nama besar tersebut bukan hanya sekadar formalitas, tetapi sebagai upaya membuktikan komitmen negara dalam melawan praktik korupsi dan mafia migas yang merugikan kepentingan publik.

Penegakan hukum yang kuat diharapkan dapat menjadi efek jera (deterrent effect) agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia.

Kesimpulan

Skandal solar murah adalah ujian bagi aparat penegak hukum Indonesia. Desakan DPR RI untuk memeriksa Boy Thohir, Franky Widjaja, dan Djony Bunarto harus direspons cepat oleh Kejaksaan Agung. Rakyat menanti keadilan, dan negara harus memastikan bahwa setiap rupiah dari subsidi yang telah dialokasikan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak, bukan menjadi sumber keuntungan bagi segelintir elite.

Sumber:

https://www.inilah.com/skandal-solar-murah-sakiti-hati-rakyat-dpr-desak-kejagung-periksa-boy-thohir-franky-widjaja-dan-djony-bunarto

Berbagi :