"Katanya Bukan Hak Saya": Purbaya Akui Ada yang Protes Sidak Bank Pemerintah, Menkeu Tegas Tak Peduli

 

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa aksinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor-kantor bank BUMN (Himbara) menuai kritik dan protes dari sejumlah pihak. Namun, Purbaya menegaskan tidak akan mundur dan akan tetap melanjutkan sidak tersebut.

"Ada yang protes katanya (sidak) itu bukan hak saya. Tapi saya tidak peduli," ujar Purbaya, seperti dikutip dari berbagai sumber, pada Selasa (14/10/2025).

Menkeu Purbaya belakangan memang gencar melakukan sidak ke bank-bank pelat merah, termasuk Bank Mandiri, BNI, dan berencana menyambangi BTN (Bank Tabungan Negara). Aksi ini dilakukan dalam rangka memonitor dan memastikan penyaluran dana penempatan pemerintah yang jumlahnya mencapai Rp200 triliun berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dasar Hukum Sidak: Pengawas Danantara

Menanggapi protes yang mempertanyakan wewenangnya, Purbaya menjelaskan bahwa ia tidak berjalan sendirian. Ia selalu ditemani oleh perwakilan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Purbaya menegaskan posisinya dalam lembaga tersebut yang menjadi dasar kuatnya melakukan pengawasan.

"Saya kan pengawas Danantara. Dan kebetulan uang saya (dana pemerintah Rp200 triliun) digelontorkan di situ (bank BUMN). Saya ingin tahu impact-nya seperti apa, jadi ingin tahu saja. Jadi, yang sidak sebenarnya dari Danantara, saya ikutan," tegas Purbaya.

Sorotan Utama: Penyerapan Dana di BTN

Salah satu fokus utama sidak Purbaya adalah pada kecepatan penyerapan dana tersebut menjadi kredit produktif bagi masyarakat, yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, Purbaya menyebut penyerapan dana oleh Himbara berjalan "ngebut." Namun, ia menyoroti realisasi yang masih rendah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Dari total alokasi Rp25 triliun untuk BTN, penyerapan dana pemerintah per akhir September 2025 dikabarkan masih berada di angka 19 persen (atau 42 persen menurut klaim BTN yang berbeda). Angka ini jauh di bawah rata-rata bank Himbara lainnya.

"Kalau itu (penyerapan) ya kita geser ke tempat lain," ancam Purbaya, mengisyaratkan bahwa sisa dana yang belum tersalurkan dapat dipindahkan ke bank lain yang lebih siap jika BTN tidak segera memperbaiki kinerjanya.

Rencananya, sidak ke BTN akan segera dilakukan Menkeu Purbaya bersama pejabat Danantara untuk berdiskusi langsung dengan Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, dan memastikan komitmen bank dalam menyalurkan dana tersebut.

Sidak yang dilakukan oleh Menkeu ini mengirimkan pesan kuat kepada bank-bank BUMN bahwa dana negara harus dikelola dengan profesional dan harus memberikan dampak langsung yang terukur pada perekonomian nasional.

Berbagi :