Kaji Ulang Etanol BBM! DPR: Jangan Sampai Merusak Mesin

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta agar rencana atau kebijakan penggunaan campuran etanol sebagai bahan bakar minyak (BBM) dikaji ulang secara menyeluruh. Permintaan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran serius mengenai potensi dampak negatif penggunaan bahan bakar jenis ini terhadap mesin kendaraan masyarakat.

Kekhawatiran Utama: Dampak pada Mesin Kendaraan

Anggota Komisi VII DPR menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan penggunaan BBM yang dicampur etanol—seperti yang telah direncanakan sebelumnya, misalnya melalui program Bioetanol—belum sepenuhnya matang dari sisi teknis dan kesiapan infrastruktur, terutama yang berkaitan langsung dengan kondisi dan ketahanan mesin mobil maupun motor yang beredar di Indonesia.

Ketidakpastian utama berkisar pada:

 * Korosi dan Kerusakan Komponen: Etanol bersifat higroskopis (mudah menyerap air) dan dapat meningkatkan risiko korosi pada komponen sistem bahan bakar, terutama pada kendaraan lama atau yang tidak dirancang secara spesifik untuk etanol.

 * Kompatibilitas Material: Dikhawatirkan material tertentu, seperti karet, plastik, atau logam pada seal dan saluran bahan bakar, tidak kompatibel dengan kadar etanol yang lebih tinggi, yang bisa menyebabkan kebocoran atau kerusakan.

 * Performa Jangka Panjang: Belum ada kajian memadai mengenai dampak penggunaan etanol terhadap performa mesin dalam jangka panjang dan potensi peningkatan biaya perawatan bagi pemilik kendaraan. 

Permintaan Kajian Ulang yang Komprehensif

Untuk merespons kekhawatiran ini, DPR mendesak pemerintah—melalui kementerian dan lembaga terkait, termasuk Pertamina—untuk segera melakukan kajian ulang yang lebih komprehensif dan mendalam. Kajian ini harus mencakup beberapa aspek krusial:

 * Uji Teknis dan Implementasi: Melakukan uji coba ekstensif pada berbagai jenis dan umur kendaraan untuk memverifikasi keamanan dan dampak penggunaan etanol.

 * Regulasi dan Standar: Memastikan adanya regulasi yang jelas dan standar kualitas BBM campuran etanol yang tidak merugikan konsumen.

 * Sosialisasi dan Edukasi: Menyediakan informasi yang transparan dan edukasi yang memadai kepada publik mengenai jenis kendaraan yang aman menggunakan BBM beretanol dan potensi risikonya.

 * Kesiapan Infrastruktur: Menilai dan menyiapkan infrastruktur distribusi serta mekanisme garansi jika terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan BBM baru ini.

Mendorong Transisi Energi yang Aman dan Bertanggung Jawab

Langkah DPR ini tidak dimaksudkan untuk menghambat program pengembangan energi terbarukan dan upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, melainkan untuk memastikan bahwa transisi energi dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat pengguna kendaraan.

Anggota dewan menekankan bahwa meskipun Bioetanol merupakan langkah positif menuju kemandirian energi dan mengurangi emisi, aspek perlindungan konsumen dan keamanan teknologi harus menjadi prioritas utama sebelum kebijakan ini benar-benar diimplementasikan secara massal. Diharapkan, hasil kajian ulang dapat memberikan jaminan keamanan mesin kendaraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berbagi :